PERNYATAAN SIKAP KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
Untuk Keadilan dan Demokrasi
MENOLAK KENAIKAN BBM ADALAH UPAYA MENYELAMATKAN BANGSA
Meski suara-suara penolakan bergema diseluruh penjuru negeri pemerintah menutup mata dan telinganya dengan tetap mengumumkan kenaikan BBM pada 23 Mei silam. Keputusan sepihak yang diambil pemerintah ditengah kondisi perekonomian rakyat yang tidak menentu adalah bukti pelepasan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.
Dalih menyelamatkan keuangan negara yang menjadi legitimasi pemerintah untuk meningkatkan harga BBM hingga 287% patut menjadi pertanyaan. Terlebih banyak fenomena yang bisa menggugurkan argument tersebut. Meningkatnya angka penjualan mobil mewah ke Indonesia yang diprediksi mencapai 80% pada tahun 2008 adalah sebuah ironi ditengah sulitnya perekonomian Negara. Argumen tersebut semakin sulit dicerna oleh logika ketika pemerintah tidak bersikap transparan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara.
Naiknya harga bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan vital semakin menghimpit kehidupan rakyat Indonesia. Kenaikan BBM ini jelas akan menimbulkan efek domino yang saat ini sudah mulai terlihat. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan pada ujungnya akan meningkatkan angka kemiskinan di negeri ini. Perempuan dan anak kembali harus menanggung beban dampak kenaikan BBM itu. Proses tumbuh kembang anak yang notabene membutuhkan kecukupan gizi untuk berkembang secara optimal sudah pasti akan terhambat. Melesatnya angka busung lapar dan kurang gizi hanya tinggal menunggu waktu.
Belum lagi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi cara pemerintah untuk meredam dampak kenaikan BBM kerap memunculkan masalah baru. Alih-alih membantu rakyat untuk bertahan dari efek domino kenaikan BBM BLT justru menumbuhkan mental sebagai bangsa pengemis. Belum lagi pelaksanaannya di lapangan yang sering menimbulkan kericuhan dan kerusakan.
Menyadari kerusakan luar biasa yang akan muncul sebagai efek kenaikan BBM Koalisi Perempuan Indonesia dalam aksi ini menyerukan penolakannya terhadap keputusan kenaikan BBM dan menuntut pemerintah untuk :
Menarik kembali keputusan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak
Memberikan laporan transparan terhadap penggunaan anggaran Negara
Menghentikan impor dan meningkatkan pajak mobil mewah
Memotong tunjangan pejabat Negara
Menghentikan program Bantuan Langsung Tunai dan menggunakan dananya untuk membuat program padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja
Melakukan negosiasi pembayaran utang luar negeri
Pernyataan sikap ini bukan sekadar seruan belaka tapi lebih dari itu pernyataan ini adalah bentuk tuntutan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab memberikan kehidupan layak bagi bangsa.
03 September 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar